Peraturan Kepegawaian

Undang-Undang ( UU )

  1. Nomor 11 Tahun 1969 (267) Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
  2. 2. Nomor 3 Tahun 1971 (243) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. Nomor 1 Tahun 1974 (222) Tentang Perkawinan
  4. Nomor 8 Tahun 1974 (497) Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  5. Nomor 2 Tahun 1989 (295) Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  6. Nomor 43 Tahun 1999 (291) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  7. Nomor 20 Tahun 2003 (161) Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  8. Nomor 14 Tahun 2005 (228) Tentang Guru Dan Dosen
  9. Nomor 11 Tahun 2008 (126) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  10. Nomor 14 Tahun 2008 (146) Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  11. Nomor 9 Tahun 2009 (136) Tentang Badan Hukum Pendidikan
  12. Nomor 20 Tahun 2009 (163) Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
  13. Nomor 25 Tahun 2009 (159) Tentang Pelayanan Publik
  14. Nomor 43 Tahun 2009 (182) Tentang Kearsipan
  15. Nomor 12 Tahun 2012 (187) Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah (PP)

  1. Nomor 35 Tahun 1964 (203)Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa
  2. Nomor 21 Tahun 1975 (968) Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
  3. Nomor 24 Tahun 1976 (233) Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  4. Nomor 10 Tahun 1979 (158) Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
  5. Nomor 32 Tahun 1979 (542) Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  6. Nomor 10 Tahun 1983 (187) Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  7. Nomor 45 Tahun 1990 (217) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  8. Nomor 19 Tahun 1991 (252) Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  9. Nomor 20 Tahun 1991 (241) Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung
  10. Nomor 1 Tahun 1994 (256) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  11. Nomor 16 Tahun 1994 (261) Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  12. Nomor 25 Tahun 1994 (196) Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya
  13. Nomor 29 Tahun 1997 (146) Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
  14. Nomor 57 Tahun 1998 (222) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
  15. Nomor 60 Tahun 1999 (752) Tentang Pendidikan Tinggi
  16. Nomor 39 Tahun 2000 (259) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
  17. Nomor 74 Tahun 2000 (243) Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara
  18. Nomor 97 Tahun 2000 (247) Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  19. Nomor 98 Tahun 2000 (202) Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  20. Nomor 100 Tahun 2000 (272) Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
  21. Nomor 38 Tahun 2001 (167) Tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya
  22. Nomor 11 Tahun 2002 (144) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  23. Nomor 12 Tahun 2002 (173) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  24. Nomor 13 Tahun 2002 (172) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam Jabatan Struktural
  25. Nomor 9 Tahun 2003 (213) Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  26. Nomor 11 Tahun 2003 (489) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
  27. Nomor 54 Tahun 2003 (133) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  28. Nomor 37 Tahun 2004 (453) Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
  29. Nomor 47 Tahun 2005 (152) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
  30. Nomor 18 Tahun 2006 (143) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
  31. Nomor 9 Tahun 2008 (232) Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besariprofesor Dan Pengangkatan Guru Besariprofesor Emeritus
  32. Nomor 14 Tahun 2008 (242) Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
  33. Nomor 65 Tahun 2008 (149) Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  34. Nomor 74 Tahun 2008 (134) Tentang Guru
  35. Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 i Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
  36. Nomor 37 Tahun 2009 (144) Tentang Dosen
  37. Nomor 42 Tahun 2009 (128) Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
  38. Nomor 14 Tahun 2010 (139) Tentang Pendidikan Kedinasan
  39. Nomor 17 Tahun 2010 (119) Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  40. Nomor 25 Tahun 2010 (117) dan Lampirannya (124) Tentang Perubahan Ke Duabelas Atas PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
  41. Nomor 28 Tahun 2010 (137) Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
  42. Nomor 40 Tahun 2010 (141) Tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional PNS
  43. Nomor 44 Tahun 2010 (118) Tentang Prekursor
  44. Nomor 53 Tahun 2010 (160) Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sosialisasi dapat didownload disini
  45. PP No 66 Tahun 2010 (134) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  46. Nomor 11 Tahun 2011 (379) Tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

 

Keputusan Presiden ( Keppres )

  1. Nomor 57 Tahun 1984 (300) Tentang Penghargaan Terhadap Ijazah Diploma IV di Bidang Kepegawaian
  2. Nomor 57 Tahun 1986 (338) Tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana
  3. Nomor 65 Tahun 1992 (185) Tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang dan Pranata Komputer
  4. Nomor 14 Tahun 1993 (188) Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
  5. Nomor 51 Tahun 1995 (237) Tentang Pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik Menjadi Pegawai Negeri Sipil
  6. Nomor 5 Tahun 1996 (232) Tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
  7. Nomor 71 Tahun 1998 (132) Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan Negara
  8. Nomor 87 Tahun 1999 (347) Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  9. Nomor 93 Tahun 1999 (139) Tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
  10. Nomor 99 Tahun 2000 (374) Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
  11. Nomor 101 Tahun 2000 (342) Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidlkan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997
  12. Nomor 102 Tahun 2000 (191) Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 Tentang Tunjangan Dosen
  13. Nomor 146 Tahun 2000 (170) Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
  14. Nomor 103 Tahun 2001 (260) Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
  15. Nomor 104 Tahun 2001 (179) Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I
  16. Nomor 60 Tahun 2002 (225) Tentang Tunjangan Jabatan Analis Kepegawaian

Peraturan Presiden ( Perpres )

  1. Nomor 12 Tahun 1961 (161) Tentang Pemberian Tugas Belajar
  2. Nomor 3 Tahun 2006 (233) Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
  3. Nomor 12 Tahun 2006 (200) Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
  4. Nomor 33 Tahun 2006 (174) Tentang Tunjangan Pranata Komputer
  5. Nomor 37 Tahun 2006 (169) Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
  6. Nomor 39 Tahun 2006 (179) Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
  7. Nomor 58 Tahun 2006 (180) Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
  8. Nomor 59 Tahun 2006 (384) Tentang Tunjangan Dosen
  9. Nomor 26 Tahun 2007 (209) Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
  10. Nomor 65 Tahun 2007 (147) Tentang Tunjangan Dosen
  11. Nomor 24 Tahun 2010 (114) Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Funsi Eselon I Kementerian Negara

Keputusan Menteri (Kepmen )

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0442/P/1977 (250)Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 223/U/1998 (112)Tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi
  3. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 (136) Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 (113) Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/ 2000 (329) Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 (131) Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 (107) Tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di PT
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 (118) Tentang Gelar Dan Lulusan Perguruan Tinggi
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 (119) Tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 045/U/2002 (119) Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/Kmk.06/2002 (129) Tentang Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil
  12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 (630) Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
  13. Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2009 (284) Tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010
  14. Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2010, Nomor KEP.110/MEN/VI/2010, Nomor SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 (285) Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011
  15. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 11/D/O/2010 (249) Tentang Pengangkatan anggota badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan Ditjen Dikti Kemdiknas

Peraturan Menteri ( Permen )

  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2005 (531) Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar Dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2006 (106) Tentang Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Pada Masa Peralihan
  3. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2006 (118) Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2006 (130) Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2006 (172) Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan BUP Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2006 (375) Tentang Tata Persuratan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 (145) Tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 (238) Tentang Standar Penilaian Pendidikan
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 (109) Tentang Sertifikasi Dosen
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 (128) Tentang  Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/ Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/ Profesor Emeritus
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2008 (196) Tentang Indikator Kinerja Kunci di lingkungan Depdiknas
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 (117) Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 (102) Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2008 (103) Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Tahun 2008
  15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 (184) Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 (100) Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 (118) Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2008 (113) Tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Yang Merupakan Kewenangan Menteri Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2008 (125) Tentang Pemberian Pelayanan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
  20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 (119) Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas
  21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2008 (125) Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret
  22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 (130) Tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 (299) Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
  24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.Pan/4/2009 (815) Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
  25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 (103) Tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
  26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 (378) Tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pendirian BHP, Perubahan BHMN atau Perguruan Tinggi dan Pengakuan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi sebagai BHP
  28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 (134) Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Depdiknas
  29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 (371) Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2009 (102) Tentang Akreditasi Berkala Ilmiah
  31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2009 (123) Tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah
  32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 (119) Tentang Perubahan Pengunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional
  33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 (108) Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014
  34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 (209) Tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 (116) Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Perguruan Tinggi
  36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 (122) Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
  37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 48 Tahun 2011 (104) Tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ( Perka BKN )

  1. No 10 Tahun 2001 (321) Tentang Pegawai negeri sipil yang menjadi Calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah
  2. Peraturan Kepala BKN No 13 tahun 2002 (561)
  3. Nomor 18 Tahun 2006 (499) Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pengawai Negeri Sipil
  4. Nomor 19 Tahun 2006 (775) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
  5. Nomor 22 Tahun 2007 (144) Tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
  6. Nomor 7 Tahun 2008 (238) Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
  7. Nomor 17 Tahun 2008 (346) Tentang Penetapan Angka Pengenal Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Konversi Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
  8. Nomor 20 Tahun 2008 (148) Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
  9. Nomor 21 tahun 2010 (1691) Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran I Bab I-IV (217) ; Lampiran I Bab V-XI (7313) ; Anak Lampiran Ia-Iw (1425)

Surat Edaran ( SE )/ Peraturan Lain

  1. Nomor 55285/C/1/1978 (184) Tentang Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya
  2. Nomor 23/SE/1980 (256) Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  3. Nomor 08/SE/1983 (158) Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  4. Nomor 13/SE/1987 (135) Tentang Perlakuan Terhadap Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Hilang
  5. Nomor 48/SE/1990 (140) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  6. SK Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 (613) Tentang Petunjuk Teknis Kepmendiknas No 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan -Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma Tiga, sarjana dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi
  7. SK Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 (217) Tentang Penyelenggaran Program Regular dan Non Regular di Perguruan Tinggi Negeri
  8. Peraturan Dirjen Dikti Nomor 82/DIKTI/kEP/2009 (125) Tentang Pedoman penilaian ijazah lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  9. Surat Setjen Dikti Kemendiknas Nomor 4565/D1.3/C/2009 (200) Perihal Pedoman Operasional PAK Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Lektor Kepala dan Guru Besar
  10. SK Dirjen Dikti Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 (126) Tentang Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah untuk Melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan
  11. SE Dirjen Perbendaharaan Depkeu Nomor SE-06/PB/2010 (222) tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI
  12. SE Dirjen Dikti Nomor 170/D/T/2010 (109) Tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
  13. SE Dirjen Dikti Nomor 1287/E/T/2012 (142) Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor

 

 

  • Pedoman Detasering dapat di download  disini (507).
  • Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya dapat di download di sini (170)